PORTALKEKINIAN.COM, DUMAI – Aksi unjuk rasa damai yang digelar masyarakat Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Senin (28/9/2026), menjadi bentuk penyampaian aspirasi warga terkait sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian dari perusahaan maupun pemerintah.
Aksi tersebut juga mendapat perhatian dari masyarakat umum dan sejumlah pengamat lokal. Warga menyampaikan berbagai keluhan terkait aktivitas perusahaan yang beroperasi di dalam maupun di sekitar Kawasan Industri Dumai (KID).
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah kondisi sejumlah ruas jalan lingkungan yang mengalami kerusakan. Warga menduga kerusakan tersebut berkaitan dengan intensitas mobilitas kendaraan berat atau kendaraan bertonase tinggi yang melintas di wilayah mereka.
Masyarakat meminta pemerintah dan instansi terkait melakukan evaluasi terhadap penggunaan ruas jalan oleh kendaraan angkutan perusahaan serta memastikan aktivitas transportasi industri berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian warga adalah minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), khususnya di sejumlah titik sepanjang jalur utama Kecamatan Medang Kampai.
Kondisi jalan yang minim penerangan dinilai dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari. Karena itu, warga meminta pemerintah daerah, DPRD Kota Dumai, Pemerintah Provinsi Riau, serta perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan penerangan jalan.
Selain infrastruktur dan keselamatan lalu lintas, warga juga mempertanyakan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Sejumlah warga meminta adanya keterbukaan mengenai bentuk program, penerima manfaat, serta realisasi CSR perusahaan yang beroperasi di wilayah Medang Kampai. Mereka berharap program CSR benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.
Di tengah tuntutan tersebut, awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Camat Medang Kampai Indra Safawi dan salah seorang perwakilan humas perusahaan PT Pelita Agung Agrindustri (PAA), Rizky Siregar.
Konfirmasi dilakukan melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan dari pihak-pihak tersebut. Panggilan telepon disebut belum mendapat respons, sementara pesan yang dikirim melalui WhatsApp juga belum mendapatkan balasan.
Belum adanya tanggapan tersebut membuat sejumlah pertanyaan warga mengenai persoalan jalan, PJU, aktivitas kendaraan berat dan pelaksanaan CSR masih belum terjawab.
Masyarakat selanjutnya mendesak DPRD Kota Dumai untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif. Warga berharap DPRD memanggil pihak perusahaan dan instansi pemerintah terkait guna memperoleh penjelasan secara terbuka.
Warga juga meminta agar setiap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas, penggunaan jalan, maupun kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sosial diperiksa oleh instansi berwenang berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam konteks aktivitas industri dan kepelabuhanan di Dumai, termasuk keberadaan dan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan kawasan industri. Masyarakat berharap pembangunan ekonomi tetap berjalan seiring dengan pemenuhan aspek keselamatan, infrastruktur, keterbukaan informasi, dan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Hingga berita ini diterbitkan, Selasa (29/9/2026), pihak-pihak yang dikonfirmasi masih memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat Mundam. (*)
Penulis: Bambang
